pnpm vs globaliasi

Rupanya kita masih baru belajar “dermawan” dengan meluncurkan program-program parsial, sehingga dampaknya adalah ketergantungan masyarakat pada penyaluran bantuan sosial yang sifatnya sementara dari alhasil pinjaman luar negeri. Selain itu, kita juga masih mengeneralisir masalah kemiskinan itu sendiri. Padahal secara lokal, kemiskinan memiliki penyebab yang berbeda-beda, sehingga program-program pembangunan banyak yang tidak berdasarkan pada masalah-masalah kemiskinan yang sebenarnya. Maka, tidak perlu heran apabila menurunnya angka kemiskinan tersebut menjadi perdebatan di kalangan elit, dengan meramu angka-angka secara fantastis. Sepertinya kita perlu menilik “apa sih sebenarnya penyebab kemiskinan itu?”

Penyebab kemiskinan adalah ketidak berpihakan penguasa terhadap orang miskin, mengapa saya kata "penguasa tidak berpihak kepada orang miskin". Berapa besar anggaran pemerintah yang di gunakan untuk orang miskin ? dan apabila porsi APBN kita memporsikan lebih besar terhadap kemiskinan, keyakinan yang akan muncul dari kalangan, dalam beberapa tahun saja kemiskinan di indonesia akan turun drastis.

Globalisasi adalah suatu konsep geopolitik, teknologi, ekonomi dan budaya, Ohmae (1991), yang erat kaitannya konsepsi kebijakan internasional dalam payung lembaga PBB dengan mengusung 8 (delapan) komitmen MDGs pada tahun 2000, diantaranya 1) Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan 2) Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua, 3) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, 4) Menurunkan Angka Kematian Anak, 5) Meningkatkan Kesehatan Ibu, 6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya, 7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan 8) Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Hal ini merupakan konsekwensi logis yang kita harus terima dan kita renungkan, dimana globalisasi wujud dari kerjasama perusahaan mulitylateral, dalam mengakumulasikan modal perusahaan di negara berkembang atau terbelakang, dengan program dan tujuan yang sangat mulia yaitu adanya point menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, namun dibalik semuanya itu NKRI dalam pengendaliaan dan ketergantungan dengan perusahaan tersebut.

Walaupun sangat pahit kenyataanya, dimana kerugian terjadi pada negara berkembangan/selatan, yaitu kita harus meminjam dana dalam mengurangi angka kemiskinan dengan persyaratan yang harus kita penuhi. 1) Privatisasi BUMN, 2) Menghapus subsidi, 3) Tidak ada bea cukai dalam Import Pangan dan lain-lain. Privatisasi BUMN, akan menipisnya keterlibatan negara dalam menghidupi penduduknya, penghapusan subsidi dimungkin apabila kematangan dalam masyarakat sudah tercapai, import pangan : apakah pemerintah sudah memberikan proteksi kepada para petani dari sisi produksi, distribusi dan penetapan harga.

Globalisasi begitu cepat bergulir di bumi kita, dengan pendekatan PNPM dalam mengurangi angka kemiskinan apakah secepat arus globaliasi ?, apabila PNPM mempunyai proses yang lebih cepat maka saya acung jempol, dan apabila globalisasi lebih cepat maka kita hanya menghisap jempol dan jumlah penduduk kita akan semakin deras bertambah.

Paradigma pembangunan seharusnya berkoordinasi, dalam merumuskan atau membuat suatu regulasi bukan dengan senjata menaikan harga minyak dan pangan, yang merupakan suatu kebijakan sudah lazim dan tidak populer lagi.